Notice: Undefined index: item_type_code in /home/stiagaci/public_html/repository/lib/detail.inc.php on line 462
Danti Miranti Pengarang Saekul Anwar, S.Pd., M.Si Dosen Pembimbing 1 Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., MT. Ketua Penguji Dr. Siti Widharetno Mursalim, S.IP., M.Si Penguji 2

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan kebijakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mengatur proses penerimaan murid secara adil, transparan, dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya di Provinsi Jawa Barat, khususnya pada jenjang SMA Negeri di Kota Bandung, masih ditemukan berbagai permasalahan seperti ketimpangan antara daya tampung dan jumlah pendaftar, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme baru, perubahan kebijakan yang tidak konsisten, serta hambatan administratif yang memengaruhi kualitas penyelenggaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan good governance dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada jenjang SMA Negeri di Kota Bandung, mengidentifikasi hambatan penerapannya, serta merumuskan upaya perbaikan yang dapat dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, sedangkan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan good governance secara umum telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal berdasarkan enam prinsip Agus Dwiyanto, yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, rule of law, serta efektivitas dan efisiensi. Partisipasi masih cenderung konsultatif, transparansi belum sepenuhnya dipahami secara merata, akuntabilitas substantif masih perlu diperkuat, responsivitas terhadap pengaduan belum optimal, kepastian proses dipengaruhi dinamika kebijakan, sedangkan efektivitas telah tercapai namun efisiensi masih belum optimal. Hambatan penerapan good governance meliputi keterbatasan partisipasi dan pemerataan informasi, kompleksitas koordinasi, dinamika kebijakan dan kuota, keterbatasan anggaran, serta monitoring yang belum menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, transparansi mekanisme seleksi, pembagian kewenangan dan pertanggungjawaban, koordinasi antaraktor, kepastian regulasi, mekanisme pengaduan, serta monitoring dan evaluasi.